ULASINDONESIA.COM., KENDARI, SULAWESI TENGGARA – Komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna pantau proses tahapan penyelenggaraan tes seleksi PPPK tahap dua lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada Senin, 12 Mei 2025 di salah satu hotel yang ada di Kota Kendari.
Pemantauan tersebut untuk memastikan bahwa proses tahapan seleksi penerimaan PPPK tahap dua yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna bersama dengan Badan Kepegawaian Negara berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah di tetapkan.
” Ya benar, bahwa kehadiran kami di sini (Komisi Satu DPRD Muna) sesuai dengan agenda melakukan pemantauan, melihat secara dekat proses tahapan seleksi penerimaan PPPK tahap dua ,” kata Rasmin yang merupakan anggota komisi satu DPRD Muna fraksi Demokrat saat di hubungi melalui telepon selulernya pada Senin, 12 Mei 2025.
Ketgam: Anggota Komisi Satu DPRD Muna saat bersama panitia pelaksana seleksi penerimaan PPPK tahap dua
Meski pelaksanaan tahapan seleksi tahap dua sempat tertunda, Rasmin memastikan, bahwa proses pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK tahap dua ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh pegawai Non-ASN yang telah terdata dalam Database di Badan Kepegawaian Negara agar bisa terangkat menjadi PPPK.
” Pelaksanaan seleksi PPPK tahap dua kali ini untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, terlebih mereka yang telah terdaftar dalam database BKN. Tentu semua ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan publik bersama tenaga kerja yang lebih berkualitas serta memiliki komitmen yang tinggi,” tegas legislator DPRD Muna fraksi Demokrat.
Rasmin juga berharap, kedepan, pelaksanaan seleksi PPPK maupun CPNS sebisa mungkin di laksanakan di Kabupaten Muna. Ini bertujuan untuk meminimalisir resiko perjalanan dan biaya yang di keluarkan oleh peserta seleksi tes PPPK.
” Kami (komisi satu) DPRD Muna berharap, kedepan BKPSDM Muna bisa melakukan komunikasi dengan BKN Pusat agar kita bisa melaksanakan tes secara mandiri di daerah. Fasilitas di Kabupaten Muna juga tidak kalah dengan daerah lain,” kata Rasmin.
” Secara hitungan, masyarakat kita yang ikut tes ada sekitar dua ribu sembilan ratus. Biaya transportasi,akomodasi,dan konsumsi setiap orang bisa satu juta stengah. Kalau kegiatan ini bisa kita laksanakan di daerah, setidaknya kita bisa meningkatkan UMKM lokal,” pungkas legislator DPRD Muna fraksi Demokrat. (**”)
Penulis: Yhoedi
REDAKSI
