crossorigin="anonymous">

Menu

Mode Gelap
HUT ke-192, Subhan Beri Predikat Kota Kendari Sebagai Kota Idaman Dengan Wajah Baru Berkurang dari Tahun Sebelumnya, Penerima KIP Kuliah UHO Kendari Tersisa 924 Mahasiswa DPRD Kota Gelar Paripurna Istimewa HUT Kota Kendari ke 192 Tahun Bertekad Sejahterakan Masyarakat Sultra, Amnaeni Dg Tabaji Ajukan Diri Sebagai Bakal Caleg Pawai Budaya Warnai Peringatan HUT ke-59 Provinsi Sultra

Daerah · 24 Okt 2024 19:16 WITA ·

Diduga Langgar Netralitas PIlkada 2024, Bawaslu Muna Proses Kades Labunti 


 Istimewa Perbesar

Istimewa

ULASINDONESIA.COM., MUNA, SULAWESI TENGGARA  – Dugaan pelanggaran netralitas dalam pemilihan serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 oleh Kepala Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Hidayat, kini tengah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Muna.

Hal ini dibenarkan oleh Mustar selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Muna, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Mustar mengatakan, bahwa dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran netralitas yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Labunti, Hidayat.

” Benar, Dua pekan lalu kami telah memutuskan bahwa Kades Labunti diduga melanggar netralitas,” kata Mustar.

Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Labunti, lanjut Mustar mengatakan, bahwa Hidayat (Kepala Desa Labunti) hadir di lokasi terlarang selama masa kampanye, ini diperkuat dengan adanya bukti berupa foto dirinya (Hidayat) bersama salah satu pasangan calon (Paslon) yang akan berkontestasi di pilkada serentak Kabupaten Muna 27 November 2024.

BACA JUGA:  Satu Unit Mobil Avansa Terbakar di Wasolangka, Kerugian Ditaksir 150 Juta

Lebih jauh, Mustar mengatakan, bahwa saat ini Bawaslu Muna telah mengirimkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muna untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Keputusan terkait sanksi terhadap Kades Labunti berada di tangan Penjabat (Pj) Bupati Muna, Yuni Nurmalawati.

” Ya, keputusan ada di Pjs Bupati. Kami berharap ada ketegasan agar pelanggaran serupa tidak terulang,” kata Mustar.

Sementara itu, menanggapi rekomendasi dari Bawaslu Muna, Pjs Bupati Muna, Yuni Nurmalawati secara tegas mengatakan, bahwa Pemkab Muna siap untuk memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:  Hadirkan Tim Pakar, Dinas DPP-KB Kabupaten Muna Gelar Desiminasi Audit Kasus Stunting

” Akan kami proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Yuni Nurmalawati.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius agar pelanggaran serupa tidak terjadi di masa mendatang.

 

REDAKSI

Artikel ini telah dibaca 514 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Abdul Qohar Jabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Baru

4 Juli 2025 - 18:15 WITA

Ketua DPRD Muna Beri Apresiasi Peserta Upacara HUT Kabupaten Muna ke-66 Tahun

4 Juli 2025 - 12:28 WITA

DPRD Muna Laksanakan Paripurna HUT Kabupaten Muna ke-66 Tahun 

3 Juli 2025 - 13:38 WITA

Meski Keterbatasan Sarana dan Prasarana, DLH Muna Tetap Komitmen Wujudkan Muna Yang Bersih

2 Juli 2025 - 20:17 WITA

Sah..Camat Napabalano Jabat Sekretaris DPRD Kabupaten Muna 

2 Juli 2025 - 10:59 WITA

Perpanjangan Plt Sekwan Terkendala Aturan, DPRD Muna Setujui Sekwan Baru

1 Juli 2025 - 17:16 WITA

Trending di Daerah