crossorigin="anonymous">

Menu

Mode Gelap
AP2 Sultra dan KEPPMI Resmi Laporkan Dugaan Pencurian Ore Nikel Oleh PT MBS di Mabes Polri Zion Tambunan Sebut SHP Tidak Serta Merta Dapat Dipandang Sebagai Bukti Kepemilikan Mutlak Amara Sultra Resmi Laporkan PT MUS di Polda Sultra  Tolak Konstatering dan Eksekusi Lahan Eks PGSD, Konsorsium Pribumi Menggugat Geruduk PN Kendari Perihal Sengketa Lahan Tapak Kuda, Masyarakat Kota Kendari Minta Semua Pihak Hormati Putusan PN Kendari

Daerah · 27 Sep 2024 22:08 WITA ·

Pimpin Rapat TPID Kabupaten Muna, Ini Kata Yuni Nurmalawati 


 ketgam: Suasana saat rapat TPID Kabupaten Muna Perbesar

ketgam: Suasana saat rapat TPID Kabupaten Muna

ULASINDONESIA.COM., MUNA, SULAWESI TENGGARABertempat di aula rapat kantor Bupati Muna pada Jum’at, 27 September 2024, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Muna, Dra Hj Yuni Nurmalawati, M.Si memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang di hadiri oleh anggota TPID yakni sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Bulog, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian.

Dalam rapat tersebut, Yuni Nurmalawati menegaskan agar selalu dapat menjaga kestabilan Indeks Peubahan Harga (IPH) mengendalikan laju inflasi, menjaga harga kebutuhan bahan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat serta menjaga kelancaran distribusi barang dan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID.

“ Kita berupaya agar menjaga stabilitas IPH, jangan sampai naik,” kata Yuni Nurmalawati yang juga merupakan anak mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Muna ini.

“ Saya berharap kepada para distributor, pedagang dan seluruh pihak yang kompeten untuk bersama-sama Pemerintah Daerah dalan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga kestabilan harga di pasaran. 

Ketgam: Suasana rapat TPID Kabupaten Muna

Karena pada prinsipnya tujuan kita berkegiatan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Mencari kelebihan selisih itu wajar, tapi jangan sampai melewati batas-batas kearifan kita sebagai manusia yang bertujuan untuk kesejahteraan,” sambung Yuni Nurmalawati.

BACA JUGA:  Satu Unit Mobil Avansa Terbakar di Wasolangka, Kerugian Ditaksir 150 Juta

Selanjutnya, kata Yuni Nurmalawati, bahwa IPH Kabupaten Muna pada minggu ketiga September 2024 sebesar 0,8 ini membutuhkan kerja keras Pemerintah Kabupaten Muna untuk menekan angka tersebut. Sebab, angka IPH Kabupaten Muna saat ini berada pada urutan kesembilan secara Nasional diluar Pulau Jawa dan Sumatera.

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, La Ode Sairuddin mengatakan, angka IPH Minggu ketiga September 2024 berada pada angka 0,8, dimana minggu sebelumnya IPH Kabupaten Muna berada diposisi angka 0,72 atau naik 0,08.

Kenaikan IPH ini kata Sairuddin disebabkan oleh kenaikkan harga pada tiga komoditi bahan pokok diantaranya minyak goreng, beras dan ayam pedaging. Pelaksana Tugas Asisten bidang Ekonomi pembangunan sekretariat Daerah Kabupaten Muna ini juga mengatakan, bahwa kenaikan harga tiga komoditi ini hanya terjadi di Kabupaten Muna. Olehnya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna akan melakukan sidak di tingkat distributor untuk melihat kemungkinan adanya persoalan di tingkat distributor.

BACA JUGA:  Hadirkan Tim Pakar, Dinas DPP-KB Kabupaten Muna Gelar Desiminasi Audit Kasus Stunting

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna dalam penjelasannya yang di sampaikan oleh Kadir Pua mengatakan, bahwa kenaikan IPH ini tidak perlu dikhawatirkan akan memicu kenaikkan harga dan inflasi di Daerah. Pasalnya, dibulan September 2024, kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan konstruksi dan dipengaruhi pula oleh kegiatan pilkada serentak. 

“ Yang terpenting saat ini adalah bagaimana bisa menjaga ketersediaan stok bahan pokok,” katanya.

Artikel ini telah dibaca 109 kali

Baca Lainnya

Zion Tambunan Sebut SHP Tidak Serta Merta Dapat Dipandang Sebagai Bukti Kepemilikan Mutlak

15 November 2025 - 09:43 WITA

Amara Sultra Resmi Laporkan PT MUS di Polda Sultra 

15 November 2025 - 08:14 WITA

Tolak Konstatering dan Eksekusi Lahan Eks PGSD, Konsorsium Pribumi Menggugat Geruduk PN Kendari

14 November 2025 - 18:09 WITA

Perihal Sengketa Lahan Tapak Kuda, Masyarakat Kota Kendari Minta Semua Pihak Hormati Putusan PN Kendari

13 November 2025 - 19:24 WITA

Dugaan Pemalsuan Dokumen Tapak Kuda, Masyarakat Yakin Polda Sultra Dapat Memproses Secara Transparan dan Profesional 

12 November 2025 - 18:15 WITA

Tegas Berantas Korupsi, Kejati Sultra Geledah Kantor BPKAD Sultra

11 November 2025 - 17:54 WITA

Trending di Daerah