ULASINDONESIA.COM., MUNA, SULAWESI TENGGARA – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Asep Heri, SH.,M.H., QRMP, menghadiri secara langsung rapat koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) tahun 2024, di Kabupaten Muna bertempat di gedung galampano Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Muna, pada Selasa 25 Juni 2024.
Di jumpai di sela-sela kegiatan tersebut, Dr Asep Heri, SH., M.H., QRMP mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi atas capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun terakhir selalu menempatkan diri di posisi pertama.
” Ini terbukti, dan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya koordinasi dan sinergitas yang baik di antara kita, lanjutkan terus dan tingkatkan,” jelas Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dr. Asep Heri juga mengajak untuk secara bersama-sama agar kedepan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna bisa naik kelas dan menjadi Kabupaten yang lengkap.
” Seluruh bidang tanah di ukur dan di petakan sehingga Kabupaten Muna mempunyai peta Kabupaten yang lengkap,” jelas Dr Asep Heri.
Selanjutnya, kata Dr. Asep Heri berharap, apabila sudah mempunyai peta Kabupaten secara lengkap yang terdiri dari peta Kecamatan-Kecamatan lengkap, peta Desa-Desa lengkap, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna bisa mempergunakan untuk pembangunan Daerah, serta untuk zona nilai tanah bidang masing-masing yang ada di Desa, untuk rencana detail tata ruang serta untuk perpajakan.
” Jadi, kita ingin memberikan data yang lengkap sehingga terpotret seluruh bidang tanah yang di ukur ketemu batas dan luasannya, ketemu petanya dan ketemu titik koordinatnya,” kata Dr. Asep Heri.
Kedepan, lanjut Dr. Asep Heri berharap, karena seluruh bidang tanah sudah terukur dan terpetakan, tidak akan ada lagi permasalahan tumpang tindih di batas administrasi Desa, Kecamatan serta Kabupaten dan Provinsi.
” Itu harapan ke depan dan ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang berat, olehnya dibutuhkan saling bahu-membahu dan bantu-membantu seluruh elemen yang ada di Kabupaten Muna, termasuk para wartawan, pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Aparat Penegak Hukum, Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda,” tutup Dr. Asep Heri.
REDAKSI