OPINI
Oleh: Wa Nurkhayran, SKM (Maret Khayran)
ULASINDONESIA.COM., MUNA, SULAWESI TENGGARA – Dalam setiap ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), isu ekonomi hampir selalu menjadi sorotan utama. Salah satu sektor yang sangat sering dibicarakan dalam kampanye adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini tidak mengherankan, mengingat UMKM merupakan pilar utama ekonomi nasional, menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, di balik janji manis kampanye tentang dukungan bagi UMKM, sering kali terdapat kesenjangan antara janji politik dan realitas pelaksanaannya.
UMKM, sebagai sektor yang dinamis, memerlukan dukungan yang bukan hanya bersifat insidental, tetapi berkelanjutan. Oleh sebab itu, calon kepala daerah tidak boleh hanya menggunakan UMKM sebagai alat retorika kampanye, melainkan benar-benar mengarahkan kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.
1. Perluasan Akses Pembiayaan: Solusi Sementara atau Berkelanjutan?
Janji memberikan bantuan modal atau pinjaman lunak kepada UMKM sering kali menjadi senjata utama dalam kampanye Pilkada. Namun, apakah solusi ini cukup berkelanjutan? Dalam kenyataannya, banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal. Meskipun ada bantuan pemerintah, keberlanjutan pertumbuhan UMKM memerlukan lebih dari sekadar modal awal.
Kemudahan akses terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal, seperti bank, adalah langkah penting. Namun, ini harus dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan para pelaku UMKM. Banyak UMKM yang masih belum paham bagaimana memanfaatkan modal secara efektif, atau mengelola keuangan usaha dengan baik. Oleh karena itu, calon kepala daerah perlu mengupayakan program literasi keuangan dan pendampingan yang lebih mendalam, bukan sekadar janji modal. Pendampingan ini harus meliputi manajemen keuangan, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran yang inovatif.
Selain itu, perlu ada diversifikasi sumber pembiayaan. Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan fintech, koperasi, atau lembaga non-bank untuk menyediakan akses pembiayaan alternatif dengan skema yang lebih fleksibel dan bersahabat bagi UMKM.
2. Penguatan Infrastruktur Digital: Kunci UMKM Menuju Pasar Global
Era digitalisasi yang semakin masif membuat digitalisasi UMKM menjadi keharusan. Namun, janji kampanye terkait digitalisasi UMKM sering kali hanya berfokus pada pelatihan penggunaan teknologi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Di banyak daerah, keterbatasan akses internet menjadi kendala utama bagi UMKM untuk berkembang di dunia digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.
Lebih dari sekadar akses teknologi, pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan platform e-commerce, digital marketing, serta penggunaan aplikasi manajemen keuangan berbasis digital menjadi kebutuhan utama bagi UMKM saat ini. Calon kepala daerah harus memiliki visi yang jelas untuk membangun ekosistem digital yang kuat, mulai dari pendidikan digital hingga penyediaan akses ke pasar global melalui platform online.
3. Regulasi yang Mendukung Pertumbuhan UMKM
Selain akses ke pembiayaan dan digitalisasi, regulasi yang mendukung sangat krusial untuk keberlanjutan UMKM. Di banyak daerah, regulasi yang berbelit dan birokrasi yang lambat menjadi penghambat pertumbuhan UMKM. Sebagai contoh, proses perizinan usaha yang rumit dan panjang sering kali membuat pelaku UMKM enggan mengurus legalitas usahanya. Padahal, legalitas adalah pintu masuk bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan formal, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk berkolaborasi dengan korporasi besar.
Kebijakan fiskal juga harus menjadi fokus dalam kampanye Pilkada. Misalnya, pengurangan beban pajak untuk UMKM atau pengenaan pajak yang lebih sederhana akan sangat membantu para pelaku usaha kecil. Kebijakan seperti ini memberikan insentif kepada UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh aturan yang memberatkan.
4. Pengembangan Kemitraan dan Akses Pasar
Keberlanjutan pertumbuhan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kemitraan antara sektor swasta, BUMN, dan UMKM menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan saling menguntungkan. Para calon kepala daerah perlu mendorong kolaborasi antara UMKM dengan industri besar, termasuk melalui program-program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah.
Selain itu, akses pasar yang lebih luas juga harus menjadi fokus kebijakan. UMKM tidak hanya membutuhkan pasar lokal, tetapi juga peluang untuk menembus pasar nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, janji kampanye terkait promosi produk UMKM di tingkat lokal maupun global harus diwujudkan dalam bentuk konkret, seperti penyelenggaraan pameran, pembukaan akses pasar ekspor, dan kerjasama dengan marketplace global.
5. Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM
Di balik keberhasilan sebuah usaha, terdapat sumber daya manusia yang kompeten. Oleh sebab itu, pembangunan kapasitas SDM UMKM harus menjadi prioritas. Pelatihan kewirausahaan yang berkesinambungan, baik dalam bidang manajemen bisnis, pemasaran, maupun inovasi produk, harus disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, calon kepala daerah perlu menggalakkan pendidikan vokasional yang fokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh UMKM di era modern, seperti desain produk, teknologi informasi, dan keterampilan pemasaran digital.
Kesimpulan
Kampanye Pilkada yang menyentuh sektor UMKM perlu lebih dari sekadar janji bantuan modal. Kebijakan yang ditawarkan harus bersifat holistik dan berkelanjutan, mencakup akses pembiayaan, digitalisasi, regulasi yang mendukung, penguatan kemitraan, serta pengembangan SDM. Jika calon kepala daerah mampu memahami tantangan riil yang dihadapi UMKM dan berkomitmen untuk memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan, sektor ini akan berkembang pesat dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Kita sebagai pemilih harus lebih kritis dalam menilai komitmen para kandidat terhadap UMKM. Bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata yang akan menentukan masa depan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
REDAKSI
