Menu

Mode Gelap
Korban Penipuan dan Penggelapan Dana Pinjaman Jalani Pemerikasaan di Polres Muna Polda Sultra Mulai Proses Penyelidikan Atas Laporan Penyerobotan Lahan Oleh Bupati Bombana, Kuasa Hukum: Kami Akan Awasi Secara Ketat Proses Itu  Serobot Lahan Warga, Bupati Bombana Dilaporkan ke Polda Sultra  Buntut Adanya Laporan Dugaan Penggelapan Dana Pinjaman di Polda Sultra, La Ode Darwin Diminta Segera Nonaktifkan Sementara Kadis PU Muna Barat Diduga Terlibat Kasus Penggelapan Dana Pinjaman, Kadis PU Muna Barat Dilaporkan ke Polda Sultra Aktifitas Pertambangan IUP PT Kasmar Tiar Raya Dirintangi, Kuasa Hukum: Itu Pidana, Telah Kami Laporkan!!

Daerah

GPMI Geruduk DPRD Sultra Minta KPK RI Periksa Ketua DPW Nasdem Sultra Dalam Kasus Pengadaan Kapal Azimut

badge-check


 GPMI Geruduk DPRD Sultra Minta KPK RI Periksa Ketua DPW Nasdem Sultra Dalam Kasus Pengadaan Kapal Azimut Perbesar

ULASINDONESIA.COM., SULAWESI TENGGARA-Kelompok Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) gelar aksi demonstrasi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) pada Kamis, 4 Desember 2025.

Dalam tuntutannya, GPMI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk segera memeriksa mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH., atas dugaan korupsi pengadaan kapal Azimut yang merugikan keuangan negara mencapai 8 Milyar.

“Gerakan yang kami bangun kali ini adalah meminta KPK RI untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi., SH., yang saat proses pengadaan kapal Azimut dirinya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara,” tegas salah satu anggota GPMI saat berorasi di gedung DPRD Sultra.

 

GPMI juga menduga mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi merupakan sosok pejabat yang kebal hukum. Pasalnya, dari berbagai dugaan kasus korupsi yang menyeret nama mantan Gubernur Sultra itu sampai saat ini belum menemukan titik terang serta kejelasan hukum.

Selian itu, GPMI juga mendesak KPK RI untuk segera menangani adanya dugaan korupsi pembangunan tol jalan toronipa. Pasalnya, dalam LHP BPK RI tahun 2021 terdapat temuan sebesar Rp 2 Milyar.

Untuk diketahui, saat GPMI melaksanakan aksi demonstrasi, pimpinan dan anggota serta sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara masih melaksanakan kegiatan audiensi dan koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK RI di ruang rapat paripurna.(***)

 

Penulis: BP Simon

REDAKSI 

 

 

 

 

Berita Menarik Lainnya

Polda Sultra Mulai Proses Penyelidikan Atas Laporan Penyerobotan Lahan Oleh Bupati Bombana, Kuasa Hukum: Kami Akan Awasi Secara Ketat Proses Itu 

22 Januari 2026 - 16:27 WITA

Serobot Lahan Warga, Bupati Bombana Dilaporkan ke Polda Sultra 

15 Januari 2026 - 16:03 WITA

Buntut Adanya Laporan Dugaan Penggelapan Dana Pinjaman di Polda Sultra, La Ode Darwin Diminta Segera Nonaktifkan Sementara Kadis PU Muna Barat

14 Januari 2026 - 11:44 WITA

Diduga Terlibat Kasus Penggelapan Dana Pinjaman, Kadis PU Muna Barat Dilaporkan ke Polda Sultra

13 Januari 2026 - 12:15 WITA

Aktifitas Pertambangan IUP PT Kasmar Tiar Raya Dirintangi, Kuasa Hukum: Itu Pidana, Telah Kami Laporkan!!

12 Januari 2026 - 14:11 WITA

Viral di Daerah