ULASINDONESIA.COM., SULAWESI TENGGARA-Ketua Umum Koalisi Pemerhati Pembangunan Sulawesi Tenggara (Kopi Paste), Simon, menilai dinamika politik yang terjadi di tubuh Partai NasDem kini menjadi sorotan publik, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini berkaitan dengan proses pencopotan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala, yang disebut tengah diusulkan untuk digantikan oleh Sahrul Said.
Menurut Simon, manuver politik tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menilai upaya pencopotan La Ode Tariala mulai bergulir setelah mencuatnya kembali dua kasus besar, yakni dugaan korupsi pengadaan Kapal Azimut Atlantis milik Pemerintah Provinsi Sultra serta dugaan korupsi belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas pada Kantor Badan Penghubung Sultra di Jakarta. Dua dugaan kasus ini disebut menyeret nama mantan Gubernur Sultra Ali Mazi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara.
Simon menjelaskan, sikap tegas La Ode Tariala yang dinilai tidak “mengamankan” perkembangan dugaan kasus yang menyeret Ketua DPW NasDem tersebut diduga memicu kegelisahan internal. Kondisi itu, kata dia, turut mendorong munculnya manuver politik yang diarahkan untuk melemahkan posisi Ketua DPRD Sultra.
“Kami menilai bahwa upaya pencopotan Ketua DPRD Sultra bukan semata-mata faktor internal politik, tetapi karena Ketua DPRD dianggap tidak mampu mengamankan sejumlah kasus besar yang menyeret Ketua DPW Partai NasDem, Bapak Ali Mazi, yang saat ini menjadi sorotan publik,” ujar Simon, Kamis (27/11/2025).
Lebih lanjut, Simon menegaskan bahwa pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hak publik dan tugas lembaga pengawas untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karena itu, ia menilai segala bentuk tekanan politik terhadap pimpinan DPRD tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat.
Dirinya juga meminta aparat penegak hukum agar konsisten dan tidak tebang pilih dalam memproses laporan masyarakat. Menurutnya, siapapun yang diduga terlibat dalam penyimpangan anggaran, baik pejabat aktif maupun mantan kepala daerah, wajib diperiksa secara profesional dan transparan.
“Jika ada dugaan penyimpangan dalam pengadaan Kapal Azimut Atlantis maupun penggunaan anggaran BBM Badan Penghubung, maka penegak hukum harus membuka dan menindaklanjutinya secara terang benderang. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Kopi Paste menilai situasi ini perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan independensi lembaga legislatif. Simon mengingatkan agar DPRD Sultra tidak dijadikan arena tekanan politik demi melindungi kepentingan personal atau kelompok dalam tubuh Partai NasDem.
Hingga kini, proses politik terkait usulan pencopotan Ketua DPRD Sultra masih terus bergulir dan dibahas dalam lingkup internal parlemen. Sementara itu, publik menantikan kejelasan terkait penanganan dua dugaan kasus korupsi yang ikut mencuat dalam dinamika politik tersebut.(***)
Penulis: Anton
REDAKSI
