OPINI
Oleh: Muhammad Rifki Syaiful Rasyid, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari
ULASINDONESIA.COM., KENDARI, SULAWESI TENGGARA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan serentak dilaksanakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Belum lama ini juga, secara serentak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar agenda penandatanganan kesepahaman untuk menggelar Pilkada yang damai bersama para figure yang akan berkompetisi. Tentu, terobosan penyelenggara Pilkada tersebut patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan kesepahaman tersebut, maka seyogyanya Pilkada yang juga akan digelar di Sultra mesti berjalan dengan damai, riang gembira, dan pesta yang ramah bagi masyarakat. Sebab, para kandidat bersepakat pun telah mewakili Tim Kampanye, Simpatisan, dan Pendukungnya. Sehingga momentum Pilkada ini dipastikan akan berjalan beriringan dengan visi-misi TNI-Polri dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Sultra sendiri merupakan provinsi yang bhineka dengan berbagai macam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Kekayaan besar tersebut patut kiranya dapat terus terawat di tengah persaingan gagasan, visi dan misi para kandidat yang sedang berkompetisi memenangkan Pilkada Sultra 2024. Adapun para figure yang akan berkonpetisi diantaranya; nomot urut 1 Ruksamin-Sjafei kahar, nomor urut 2 Andi Sumangerukka-Hugua, nomor urut 3 Lukman Abunawas-Laode Ida, dan nomor urut 4 Tina Nur Alam-Ihsan Taufik Ridwan.
Sekali lagi, 4 pasangan diatas telah bersepakat untuk mengusung Pilkada Sultra digelar secara damai. Dengan begitu, para pendukung, simpatisan, serta Tim Kampanye mesti menjadikan komitmen bersama itu sebagai pegangan dalam mengkampanyekan jagoannya. Kondusifitas Sultra pada momentum ini juga bergantung dari ke-3 unsur pemenangan tersebut. Sehingga besar kiranya harapan kita semua Pilkada Sultra berjalan tegak lurus dengan cita-cita demokrasi.
Dalam sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) secara jelas tidak membeda-bedakan bangsa. Demokrasi juga pun memberikan kesempatan yang sama dalam hal hak memilih dan hak untuk dipilih. Sehingga demikian kiranya, Pilkada Sultra tidak akan diwarnai dengan kebencian, SARA, isu primordialisme yang berpotensi merusak tatanan persatuan masyarakat yang beragam. Sekali lagi, setiap bangsa ini memiliki hak yang sama dalam hak memilih dan hak untuk dipilih.
No Primordialisme
Primordialisme merupakan suatu paham yang menjurus pada pengklasifikasian perbedaan suku, turunan, agama, dan lain sebagainya. Paham ini tentu tidak sejalan dengan harapan masyarakat dalam menyelenggarakan Pilkada Sultra yang damai sesuai dengan komitmen para Kandidat kepada penyelenggara Pilkada. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada pembedaan turunan, suku, agama ataupun lainnya. Siapapun kandidat adalah figure yang bercita-cita sama yakni untuk memajukan Sultra.
Kita tentu tahu, sebagai kalangan kerap mengangkat topik terkait putera daerah dan lain sebagainya. Apalagi belum lama ini, ada beberapa elite politik mengumbar Primordialisme tersebut bahwa Sultra tidak boleh dipimpin dari kandidat yang tak lahir di Sultra. Tentunya, hemat penulis gagasan tersebut sangat mengarah pada issue primordialisme dan tidak sejalan dengan cita-cita kita bersama dalam menciptakan Pilkada yang damai. Karena itu, mestinya para elite juga tertib dan menyoal visi-misi para kandidat agar yang tercipta adalah pertarungan ide, gagasan, bukan dia suku apa, agama apa, ataupun turunan dari mana?
Selain itu, para kandidat tentu juga mesti mengatur irama kerja buzzernya di sosial media, sehingga masyarakat tidak teprofokasi dengan issue yang mengarah ke pahan primordialisme. Meta Sosial Media di Sultra selama masa Pilkada tentu perlu diatur iramanya agar akun-akun fake tidak memanfaatkan kondisi untuk memecah belah persatuan masyarakat. Masyarakat juga pun mesti lebih mawas diri dalam mengonsumsi informasi yang beredar di Sosial Media berkaitan Pilkada 2024.
Demokrasi Sultra 2024 No Primordialisme!
REDAKSI
