crossorigin="anonymous">

Menu

Mode Gelap
DPRD Kota Kendari Gelar RDP Perihal Sengketa Lahan Eks Kopperson PT Argo Pesona Indonesia Resmi  Dilaporkan ke Polda Sultra Buntut  Polemik Maskot STQH Nasional XXVIII Sulawesi Tenggara PN Kendari Tangguhkan Pelaksanaan Konstatering di Kawasan Tapak Kuda Sampai Batas Waktu Yang Tidak Ditentukan Sejarah Berdirinya Kopperson Hingga Permohonan Eksekusi Lahan di Tapak Kuda Di Jadwalkan Berkunjung ke Kendari, Prabowo Subianto Bakal Disambut Aksi Demonstrasi Warga Tapak Kuda 

Daerah · 21 Jul 2025 16:05 WITA ·

Dewan Hadirkan Camat Se-Kabupaten Muna Bahas Realisasi Anggaran 2024


 Dewan Hadirkan Camat Se-Kabupaten Muna Bahas Realisasi Anggaran 2024 Perbesar

ULASINDONESIA.COM., MUNA, SULAWESI TENGGARA–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna melalui komisi satu hari ini, Senin, 21 Juli 2025 menggelar rapat dengan menghadirkan seluruh camat se-Kabupaten Muna. Agenda utama rapat ini adalah mengevaluasi dan membahas realisasi anggaran tahun 2024 yang telah berjalan.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi Gedung DPRD Muna ini dihadiri Ketua Komisi Satu, La Ode Ena, Wakil Ketua Komisi Satu Irwan, Sekretaris Komisi satu Tomorimbi serta anggota Komisi Satu Rasmin, Wa Nurnia dan Awal Hinsabu.

“Rapat ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar La Ena saat memimpin rapat tersebut.

“Kami ingin melihat sejauh mana progres realisasi anggaran di masing-masing kecamatan, termasuk kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.” sambung mantan Kepala BKPSDM Kabupaten Muna ini.

Dalam kegiatan tersebut, secara bergantian para camat memaparkan laporan realisasi anggaran di wilayah kerja masing-masing. Namun saat membacakan realisasi anggaran belanja pegawai, suaasana ruang rapat gabungan komisi banjir interupsi dari anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Muna.

” Interupsi pimpinan, kenapa pagu anggaran yang dibacakan oleh camat Kabangka berbeda dengan dukumen yang diberikan oleh Dinas Keuangan ke kita,” tanya anggota Komisi Satu fraksi PKS Wa Nurnia.

Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Muna ini juga mempertanyakan perihal realisasi anggaran belanja pegawai yang tersisa serta jumlah pegawai di setiap Kecamatan yang datanya juga berbeda dengan yang di berikan ke Komisi Satu oleh BKPSDM Kabupaten Muna.

” Tidak mungkin ini pak ada sisa kalau kita berbicara masalah gaji pegawai. Sementara dari semua Camat yang hadir di rapat ini terkait jumlah pegawai yang telah di sampaikan kepada kami, itu sangat jauh berbeda dengan data yang di berikan kepada kami dari BKD Kabupaten Muna. Ada yang lebih dan ada yang kurang. Entah kita mau percaya yang mana,” pungkas Wa Nurnia.(***)

Penulis: Azizah 
REDAKSI

Artikel ini telah dibaca 141 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Kepala BPN Kota Kendari Sebut HGU Tak Bisa Diwariskan 

10 Oktober 2025 - 14:55 WITA

DPRD Kota Kendari Gelar RDP Perihal Sengketa Lahan Eks Kopperson

9 Oktober 2025 - 17:33 WITA

PT Argo Pesona Indonesia Resmi  Dilaporkan ke Polda Sultra Buntut  Polemik Maskot STQH Nasional XXVIII Sulawesi Tenggara

9 Oktober 2025 - 16:51 WITA

PN Kendari Tangguhkan Pelaksanaan Konstatering di Kawasan Tapak Kuda Sampai Batas Waktu Yang Tidak Ditentukan

7 Oktober 2025 - 14:46 WITA

Sejarah Berdirinya Kopperson Hingga Permohonan Eksekusi Lahan di Tapak Kuda

6 Oktober 2025 - 17:03 WITA

Di Jadwalkan Berkunjung ke Kendari, Prabowo Subianto Bakal Disambut Aksi Demonstrasi Warga Tapak Kuda 

6 Oktober 2025 - 07:29 WITA

Trending di Daerah