ULASINDONESIA.COM., SULAWESI TENGGARA-Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) menyerukan penegakan hukum yang berani dan menyeluruh terhadap korupsi yang semakin mengakar dalam sistem pemerintahan dan sektor pelayanan publik di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal itu disampaikan, menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara yang baru pada Senin, 21 Juli 2025.
Ketua Umum AP2 Sultra, Fardin Nage, mengatakan bahwa kehadiran sosok Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru di Sulawesi Tenggara diharapkan bisa menangani persoalan hukum yang ada. Menurutnya, sosok yang dikenal sebagai “Algojo Jampidsus” di Kejaksaan Agung itu harus bisa menjadikan momentum penugasannya untuk memulihkan integritas hukum di daerah.
“Rekam jejak beliau dalam menangani kasus besar di pusat harus dilanjutkan di daerah. Sultra membutuhkan pemimpin hukum yang tidak hanya tegas kepada pelaku, tapi juga berani membersihkan institusinya sendiri,” ujar Fardin.
Selain itu Fardin menegaskan bahwa publik kini menaruh harapan besar kepada institusi kejaksaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang adil dan independen.
“Ini bukan sekadar penindakan, tapi perjuangan membongkar jaringan kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sektor pelayanan publik dan sumber daya alam. AP2 Sultra siap menjadi mitra kritis dalam pengawalan,”Terang Fardin.
AP2 Sultra Menyoroti 5 Isu Strategis seperti:
1. Pendidikan:
AP2 meminta Kejati membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dan praktik mafia seragam sekolah dalam proses PPDB di seluruh jenjang pendidikan negeri di Sulawesi Tenggara.
2. Kesehatan:
AP2 mendesak pengusutan skandal dugaan penyimpangan pengadaan dan pencurian obat-obatan jenis narkotika di RSU Bahteramas dan RSUD Kota Kendari yang dinilai sangat membahayakan keselamatan publik.
3. Pertambangan dan Lingkungan:
Kajati diminta mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang ilegal, penyalahgunaan izin, dan pencemaran lingkungan, terutama di wilayah operasi tambang nikel seperti Blok Mandiodo (Konawe Utara), Morombo (Konawe), dan Wawonii (Konkep).
4. Bersihkan Internal Kejaksaan:
AP2 menyerukan agar Kajati melakukan audit internal dan menindak jaksa yang terlibat praktik kolusi serta makelar kasus, demi mengembalikan marwah institusi kejaksaan.
5. Evaluasi Seluruh Kajari:
Kajati diminta mengevaluasi kinerja seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Sultra, karena banyak dinilai tidak responsif terhadap laporan masyarakat dan justru berafiliasi terlalu dekat dengan kekuasaan lokal. (***)
Penulis: Azizah
REDAKSI
