crossorigin="anonymous">

Menu

Mode Gelap
HUT ke-192, Subhan Beri Predikat Kota Kendari Sebagai Kota Idaman Dengan Wajah Baru Berkurang dari Tahun Sebelumnya, Penerima KIP Kuliah UHO Kendari Tersisa 924 Mahasiswa DPRD Kota Gelar Paripurna Istimewa HUT Kota Kendari ke 192 Tahun Bertekad Sejahterakan Masyarakat Sultra, Amnaeni Dg Tabaji Ajukan Diri Sebagai Bakal Caleg Pawai Budaya Warnai Peringatan HUT ke-59 Provinsi Sultra

Opini · 16 Jul 2023 10:05 WITA ·

KPHku Sayang, Hutanku Gersang


 Ketgam : La Ode Agus Salim Mando. Perbesar

Ketgam : La Ode Agus Salim Mando.

OPINI

ULASINDONESIA.COM – Hutan sebagai salah sumberdaya alam Nasional memiliki manfaat secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Agar dapatdiperoleh aneka manfaat dari keberadaan hutan, maka perlu diselenggarakan secara seimbang, dinamis, dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya kondisi hutan di Negeri ini dari masa kemasa semakin menunjukkan penurunan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Penurunan kekayaan sumberdaya hutan Indonesia dari aspek kuantitas dapat tergambarkan melalui laporan Badan Pusat Statistik, bahwa luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektare (ha) selama periode 2017-2021, sehingga total luas hutan Indonesia tersisa sekitar 101.215.183 Ha yang berbeda siginifikan dengan data luas hutan pada tahun 2012 yakni 133.574.000 Ha. Dari aspek kualitas, penuruan kemampuan hutan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga kesuburan lahan, menjaga keanekaragaman flora dan fauna, dan lain-lain, juga semakin nyata dengan munculnya berbagai musibah dimana-mana.

Sumberdaya hutan Indonesia mulai dimanfaatkan secara ekonomis untuk menyokong pertumbuhan devisa sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan. Berlakunya ketiga undang-undang tersebut dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan merupakan babak baru terjadinya proses kerusakan hutan di luar Jawa yang berlanjut sampai sekarang.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, hak pengusahaan hutan telah termanifestasikan dalam beberapa bentuk perizinan yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK HA/HT/HTR/HKM). Meskipun beroperasinya IUPHHK diikuti dengan anjuran pemberlakukan pemerintah untuk sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu yang tujuannya untuk menjaga kelestarian hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Sedangkan sebagai pedoman pelaksanaannya, pemerintah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Namun, pada pelaksanaannya sertifikasi tersebut tidak berlaku wajib bagi setiap unit manajemen. Sehinga para pelaku bisnis atau unit manajemen tidak semua melaksanakan verifikasi pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu yang pada akhirnya illegal loging masih terus berlanjut.

Nampaknya, kondisi pengelolaan hutan zaman sekarang, tidak seindah yang terdengar dari sejarah pengelolaan hutan era kompeni Hindia Belanda. Pencapaian paling mengagumkan dari pengelolaan hutan dikala itu adalah dengan terbangunnya hutan jati seluas 1 (satu) juta hektar di Pulau Jawa yang masuk kategori Bonita 3 (Kelas Produktif). Prestasi yang demikian gemilang tersebut belum pernah ditorehkan oleh anak negeri sampai sekarang ini. Mengapa hal tersebut terjadi? Inilah yang patut untuk dikaji dan menjadi perhatian bersama.

Hutan di Jawa dahulu dikelola oleh Djatibedrijfs (perusahaan jati) yang merupakan badan hukum milik Negara Hindia Belanda, dimana setara dengan Perhutani sekarang ini. Secara kelembagaan Djatibedrijfs mengorganisir unit manajemen hutan berupa Houtvesterij sama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dewasa ini. KPH pada zaman Belanda dan sekarang khusus di Jawa hampir dibilang tidak berbeda jauh, karena berada di bawah Perusahaan Negara yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan secara totalitas, termasuk pengaturan keuntungan finansial dan kelestarian hutan. Hal ini tentu berbeda dengan pembentukan KPH di Luar Jawa yang terkesan kaku atau hanya sebagai fasilitator dari berbagai kegiatan kehutanan maupun non kehutanan.

Awalnya pembentukan KPH membawa angin segar bagi wajah pengelolaan hutan di Indonesia terutama di luar Jawa. Pembangunan KPH merupakan implementasi dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sumberdaya hutan. Landasan kebijakan pembangunan KPH diperkuat oleh beberapa Undang-Undang, sedangkan landasan pembangunannya mengikuti beberapa Peraturan Pemerintan dan landasan teknis penyelengaraannya diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri. Kebijakan pembangunan KPH adalah usaha konservasi yang dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian, keseimbangan dan pemanfaatan ekosistem sumber daya alam hayati berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan tanggung jawab dan wewenang dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Sejak saat itu secara intensif pembangunan KPH dimulai dengan membentuk rancang bangun penetapan lokasi KPH di setiap provinsi. Langkah itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan organisasi melalui Peraturan Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 serta dilengkapi perangkat kerjanya melalui pendanaan dari APBN maupun APBD.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut diperlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Unit Pengelolaan sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dengan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara konseptual pembangunan KPH merupakan proses pergeseran institusi yang membawa perubahan fundamental pada cara berpikir, sistem nilai dan budaya pengurusan hutan Indonesia (Rahmadanty et al., 2021). Selanjutnya, pembagian kewenangan KPH meliputi: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) menjadi bagian dari pemerintah pusat, sementara Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) bagian dari pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pembagian kewenangan KPH dalam pengelolaan hutan di provinsi dan kabupaten yang dimaksud disini hanyalah sebatas pada pengelolaan hutan mencakup penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan reklamasi, serta perlindungan dan konservasi alam yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang secara teknis penyelenggaraannya diatur dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Inilah yang menjadi salah satu pemicu belum berjalan efektifnya KPH di luar Jawa.

Sungguh sangat disayangkan KPH di luar Jawa sekarang ini, tidak ubahnya seperti lembaga administrator yang mencatat dan memfasilitasi sekian deret perizinan baik itu izin pemanfaatan kayu (IPK), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan (IUPHHK HA/HT/HTR/HKM). Bahkan yang lebih parah dari itu adalah hanya sekadar saksi atau pengaman dari adanya pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang jelas-jelas akan mendatangkan kerusakan bagi hutan dalam skala luas. KPH seperti Singa (Raja Hutan) yang lagi letih, lesuh dan loyo, jangankan mau melestarikan hutan, menjaga saja hutannya dari perambahan dan pembalakang liar sudah tidak berdaya. Lalu bagaimana sebenarnya konsep dan implementasi KPH pada tingkat tapak yang dapat melestarikan hutan bukan malah menjadsi hutan semakin gersang atau kosong?

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dahulu adalah organisasi yang mempunyai peranan tidak saja mementingkan aspek teknik kehutanan semata, akan tetapi juga sudah memikirkan aspek sosial ekonomi masyarakat khususnya desa-desa inklave dan enclave (Purwanto dan Yuwono, 2005). Secara garis besar ada dua organisasi pokok dalam konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan yaitu : Planning Unit; bertugas mengendalikan/mengontrol kelestarian hasil (berupa standing stock), dan Management Unit; sebagai organisasi pengelolaan hutan berfungsi untuk mengendalikan keuntungan finansial perusahaan. Antara konsep planning unit dengan management unit saling berdiri sendiri (terpisah dan mandiri), dan tidak ada yang menjadi subordinasi dari yang lain, akan tetapi keduanya bersinergi untuk mencapai kelestarian hasil dan kelestarian perusahaan.

Planning Unit (Boschafdeling/Bagian Hutan)

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa planning unit bertugas mengendalikan/ mengontrol kelestarian, dimana hal itu diterapkan dalam konsep Bagian Hutan (Boschafdeling). Di sini bagian hutan dapat didefinisikan sebagai suatu areal penataan hutan yang hanya dibatasi oleh ketentuan sebagai kesatuan daerah (penghasil) produksi dan sebagai kesatuan daerah eksploitasi. Kesatuan daerah produksi berfungsi untuk mengatur kelestarian hutan dan kekekalan perusahaan dengan penentuan besarnya etat tebangan dan penentuan daur tebangan. Prinsip dasar dari kelestarian hutan adalah luas areal penanaman sama dengan luas hutan yang ditebang, sedangkan kekekalan perusahaan akan tercapai saat diperolehnya keuntungan finansial untuk mengelola hutan dari mulai kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengamanan, penebangan, pembuatan jalan dan pekerjaan adminstrasi. Kesatuan daerah eksploitasi yaitu pengaturan efektifitas dan efisiensi kegiatan eksploitasi hutan, dimana Bagian Hutan umumnya merupakan suatu kesatuan DAS ataupun sub DAS. Pendekatan DAS ataupun sub DAS ini lebih ditekankan pada efektifitas pengangkutan hasil hutan. Untuk mengimplementasikan konsep Boschafdeling di lapangan, lahirlah konsep cap centra (pusat tebang) dan petak. Cap centra merupakan kawasan hutan yang dibebani pekerjaan teknik kehutanan meliputi pekerjaan penanaman, pemeliharaan/penjarangan, pengamanan, dan penebangan dalam jangka waktu tiap tahun secara kontinyu, tanpa dibebani pekerjaan pembukuan keuangan, kepegawaian, dan pemasaran hasil kayu. Saat ini cap centra identik dengan Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Sementara petak adalah bagian yang terkecil dari bagian hutan yang berfungsi sebagai kesatuan manajemen dan kesatuan administrasi (Purwanto dan Yuwono, 2005). Petak sebagai unit manajemen mengandung maksud bahwa sebuah wadah yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan teknik kehutanan langsung yang berkaitan dengan kelestarian hutan dan perusahaan. Petak sebagai unit administrasi mengandung maksud bahwa adanya pencatatan sebagai konsekuensi dari semua kegiatan teknik kehutanan yang dilaksanakan.

Management Unit

Dalam konsep organisasi dan penataan, management unit dipengaruhi beberapa faktor, yaitu (Simon, 2004) : 1) Tingkat Tegakan (Stand Level), artinya setiap kegiatan teknik kehutanan (penanaman, penjarangan, pemanenan) tidak mengalami kerugian. Diterjemahkan dalam konsep RPH sebgai Cap Sentra/Pusat Tebang, yaitu pekerjaan teknik kehutanan berjalan kontinyu setiap tahun. 2) Tingkat keuntungan finansial organisasi pengelola dalam hal ini Houtvesterij, yang menjadi kriteria dalam pembagian Houtvesterij adalah : a) Spain of control (jenjang pengawasan), dimana standar kemampuan pengawasan, satu atasan dianggap mampu mengawasi 4-6 bawahan. Karena sektor kehutanan memiliki wilayah cukup luas, maka diambil batas bawah, sehingga umumnya 4 (empat) RPH digabung menjadi satu dipimpin oleh seorang Opsiener/Bosch Architec, dan 2-4 Opsiener/Bosch Architec digabung menjadi satu Bagian Hutan. b) Kondisi potensi standing stock (Fenomena lapangan), dimana selain spain of control, dalam penentuan Houtvesterij dipengaruhi oleh kondisi kawasan hutan tersebut termasuk daerah produktif atau tak produktif. Contoh, Ngandong : 1 Houtvesterij terdiri dari 1 Bosch Architek, 1 Bosch Afdeling; Getas : 1 Houtvesterij terdiri dari 1 Bosch Architek, 1 Bosch Afdeling; Kedunggalar : 1 Houtvesterij terdiri dari 2 Bosch Architek. c) Overhead Cost (fixed & variable cost), contoh di hutan Kedunggalar : 1 Houtvesterij terdiri dari 2 Bosch Architek (Watutinatah & Sonde), karena meskipun daerahnya produktif tetapi karena berdekatan dengan permukiman, maka agak rawan keamanan hutannya sehigga digabung dalam 1 Houtvesterij, untuk menghemat overhead cost.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka KPH yang terbentuk sekarang ini, semestinya ruang lingkup kegiatannya tidak saja melakukan rehabilitasi/reklamasi lahan dari adanya berbagai kerusakan sebagai dampak kegiatan perizinan kegiatan non kehutanan yang diberikan ataupun akibat adanya perambahan dan pembalakan liar. Akan tetapi, jauh lebih daripada itu, sudah melakukan pengaturan kekekalan perusahaan (keuntungan secara finansial). Oleh karena itu, KPH di Luar Jawa berada dalam pengorganisasian Badan Hukum Milik Daerah (BHMD) dalam hal ini yang membidaninya adalah Perusahaan Hutan Daerah (Perhutanda). Selain itu, pemerintah pusat mestinya memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk merencanakan kegiatan pembangunan hutan sendiri yang tidak bersifat Top down planning (perencanaan instruktif) akan tetapi lebih bersifat bottom up planning (perencanaan Insentif) yang dielaborasi dalam articulative planning (perencanaan artikulatif).

Perencanaan intensif adalah bentuk perencanaan yang melibatkan suatu sistem insentif dan perangsang yang menuju ke arah tertentu dan menciptakan mekanisme yang menguntungkan serta diinginkan oleh unit-unit ekonomi dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada tenaga perencana pada level bawah untuk menyusun rencana kegiatannya. Adapun perencanaan artikulatif merupakan perkambangan lebih lanjut dari model perencanaan insentif. Perancanaan artikulatif berupaya untuk mengartikulasikan keinginan dari seluruh pihak yang terkait dengan pengeloaan hutan, dimana bercirikan sebagai berikut : a) menjangkau kepentingan masyarakat dalam arti luas; b) perencanaan harus dapat mengantisipasi kepentingan sekarang dan jangka panjang, c) perencanaan hutan harus dapat memaksimumkan produktifitas kawasan hutan, baik dipandang dari aspek ekonomi maupun lingkungan hidup.

Selanjutnya pegawai KPH dalam lingkup Perhutanda tetap berasal dari pegawai kehutanan yang profesional yakni PNS maupun Non PNS (terikat kontrak). Gaji pegawai KPH diatur lebih lanjut sesuai dengan kepangkatan/jabatan, lama bekerja, dan bonus dari keuntungan perusahaan. Adapun pembagian keuntungan dari pendapatan KPH sebagai permisalan adalah 80 % untuk daerah dan 20 % untuk pusat. Kemudian dari 80 % tersebut, dapat dibagi lagi 50 % untuk KPH dan 30 % untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Perhutanda sendiri tidak bertanggungjawab langsung kepada pimpinan daerah (Gubernur dan Bupati), akan tetapi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi pimpinan daerah sebatas tembusan saja. Dengan demikian, diharapkan KPH mampu berjalan efektif yang mandiri jauh dari intefensi, sehingga dapat melakukan pengelolaan hutan secara lebih komprehensif mengarah pada kelestarian lingkungan, menguntungkan secara ekonomi, dan dapat diterima serta mensejahterahkan masyarakat.

Tulisan diatas adalah kiriman dari sobat Edisiindonesia.id, Isi dalam tulisan tersebut sepenuhnya di pertanggung jawabkan oleh penulis.

Penulis : La Ode Agus Salim Mando.

Mahasiswa Program Doktoral Minat Manajemen Hutan Program Studi Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Artikel ini telah dibaca 119 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Menimbang Prabowo-Muhaimin untuk Bangsa Indonesia

18 Juni 2023 - 18:56 WITA

Polarisasi Masyarakat Menjelang Pilpres

20 Februari 2023 - 11:14 WITA

Kearifan Lokal Buton untuk Menghadapi Destruktif Dunia Digital

2 Februari 2023 - 13:31 WITA

Demokrasi dan Edukasi Sama Dengan PEMILU Tanpa Luka

30 Januari 2023 - 03:48 WITA

Eksploitasi Anak, Demi Eksistensi atau Edukasi ?

11 Januari 2023 - 05:15 WITA

PPKM Dicabut, Pandemi Masih Melekat. Demi Ekonomi ?

7 Januari 2023 - 02:32 WITA

Trending di Daerah