ULASINDONESIA.COM., KONAWE UTARA – Polemik yang terjadi pada perusahaan tambang nikel PT Aneka Tambang (Antam) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), belum juga terselesaikan.
Hari ini, gabungan masyarakat dari berbagai organisasi kepemudaan, mahasiswa dan organisasi masyarakat serta masyarakat umum yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lingkar Tambang (FMLT) kembali turun menggelar aksi demi menyuarakan penutupan aktivitas PT Antam di Konawe Utara.
Dengan tegas ratusan masyarakat ini meminta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, untuk mengembalikan lahan masyarakat seluas 16 ribu hektar lebih yang berada dikawasan Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, yang diketahui di kelolah oleh PT Antam melakukan untuk melalukan penambangan biji nikel.
Dalam orasinya, Jenderal lapangan, Sulaiman Alpamba menegaskan, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan saat ini adalah merupakan murni dari hati nurani masyarakat yang menuntut keadalian atas status lahan yang di caplok atau diduga di serobot oleh PT Antam.
” Hak atas tana masyarakat yang di kelolah oleh PT Antam harus dikembalikan ” ucap Sulaiman dalam orasinya, Rabu 7/6/2023.
Selanjutnya, massa aksi juga menuntut kepada Pemerintah Pusat agar segera bertindak untuk menuntaskan status lahan masyarakat yang di kelolah oleh PT Antam yang diduga tanpa legalitas yang jelas.
“Kami minta Pemerintah Pusat melalui Kementerian agar mencopot jabatan Direktur Utama PT Antam, dan lahan seluas 16 ribu hektar kembalikan ke masyarakat ” kata Sulaiman.
Selain menuntut pengembalian hak atas tanah, massa aksi juga meminta agar PT Antam tidak boleh lagi berada di Konawe Utara, karena dinilai hanya datang membawa petaka dan masalah, serta tidak melahirkan solusi kesejahteraan untuk masyarakat dan pemberdayaan.
Aksi Demontrasi yang dilakukan terjadi dibeberapa titik yakni, jalan poros umum Molawe, Kantor PT Antam di Molawe, dan lokasi penambangan nikel PT Antam di Blok Mandiodo.
Ditempat yang sama, juga terlihat ratusan personil aparat keamanan turun melakukan pengamanan yang dilengkapi dengan fasilitas pengamanan guna mengantisipasi terjadinya bentrok.
Redaksi