crossorigin="anonymous">

Menu

Mode Gelap
HUT ke-192, Subhan Beri Predikat Kota Kendari Sebagai Kota Idaman Dengan Wajah Baru Berkurang dari Tahun Sebelumnya, Penerima KIP Kuliah UHO Kendari Tersisa 924 Mahasiswa DPRD Kota Gelar Paripurna Istimewa HUT Kota Kendari ke 192 Tahun Bertekad Sejahterakan Masyarakat Sultra, Amnaeni Dg Tabaji Ajukan Diri Sebagai Bakal Caleg Pawai Budaya Warnai Peringatan HUT ke-59 Provinsi Sultra

DPRD Kota Kendari · 3 Jun 2023 21:15 WITA ·

Dinilai Dapat Tingkatkan PAD, Komisi II DPRD Kota Kendari Usul Perusahaan Luar Daerah Wajib Miliki NPWP Lokal


 Ketgam: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Sahabuddin, S.Ip Perbesar

Ketgam: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Sahabuddin, S.Ip

Peran DPRD Kawal Perda Untuk Pembangunan

ULASINDONESIA.COM, KENDARI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan satu usulan terobosan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Usulan tersebut dengan cara menerapkan dan mewajibkan setiap pelaku usaha dari luar Kota Kendari yang datang berusaha dan mendistribusikan barang untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lokal atau cabang.

Hal tersebut dianggap cukup efektif untuk meningkatkan PAD Kota Kendari dari Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana yang telah diterapkan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Sahabuddin, S.I.P. mengatakan, Kabupaten Gowa telah menerapkan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) NPWP lokal atau cabang pelaku usaha yang bekerja/melakukan usaha di daerah Kabupaten Gowa sejak 2019.

Ketgam: Pimpinan Komisi II DPRD Kota Kendari 

Kabupaten Gowa menerapkan Perda NPWP itu sebagai upaya untuk meningkatkan pengasilan daerahnya Sebab, mereka menganggap setiap pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah Kabupaten Gowa, pajaknya pun juga masuk di Kabupaten Gowa.

“Ini tidak terlepas dari kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Kendari. Jadi di Kabupaten Gowa menerapakan dan mewajibkan semua pelaku usaha yang datang di Gowa harus memiliki NPWP lokal,” kata Sahabuddin Sabtu, 3 Juni 2023.

Sahabuddin juga berharap, Pemerintah Kota Kendari dapat mengadopsi cara tersebut dengan mewajibkan pelaku usaha dari luar Kota Kendari punya NPWP lokal, agar kedepannya DBH Kota Kendari bisa lebih meningkat lagi dari sebelumnya.

Ketgam: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Sahabuddin, S.Ip

Sahabuddin mencontohkan, penyediaan pompa air bersih PDAM Tirta Anoa Kendari dimenangkan oleh kontraktor dari Kota Makassar, dan tentu anggarannya berasal dari APBD Kota Kendari.

BACA JUGA:  La Isra Resmi Tutup Festival Sepak Bola U-13 di Desa Oelongko

Penghasilan dan keuntungannya tidak dilaporkan di kantor pajak Kota Kendari, tetapi dilaporkan di kantor pajak dimana kantor kontraktor tersebut berkedudukan. Otomatis pajak pengasilannya masuk daerah kedudukan kantor kontraktor, bukan di kantor pajak Kota Kendari.

Sama halnya, Kalla Toyota yang hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki kantor cabang dan dealer termaksuk di Kota Kendari, Baubau dan Kolaka.

Meski begitu, tak ada yang tahu berapa jumlah unit yang telah terjual atau dibeli oleh masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya. Yang paham dan tahu soal jumlah penjualan itu pasti dari pihak kantor pajak dimana Toyota melaporkan pajak penghasilannya.

“Jangan sampai penghasilan disini miliaran dan yang dilaporkan juga demikian tapi yang turun bagi hasilnya untuk Kota Kendari beda dan tidak sesuai. Tentu yang dirugikan Kota Kendari, beli mobil dan bayar pajak orang Kendari tapi yang untung daerah lain,” katanya.

Ketgam: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Sahabuddin, S.Ip

Sehingga ini menjadi alasan mengapa Pemerintah Kota Kendari harus menerapakan atau mewajibkan pelaku usaha luar untuk membuat NPWP lokal.

BACA JUGA:  La Isra Resmi Tutup Festival Sepak Bola U-13 di Desa Oelongko

Selain itu, memudahkan pihaknya dan Pemerintah Kota Kendari mendapatkan informasi mengenai pelaporan pajak penghasilan pelaku usaha yang bekerja di Kota Kendari tentunya.

“Kalau pun tidak meningkatkan PAD kita tapi setidaknya bisa kita kontrol dan awasi secara ketat terkait pajak pengasilnya. Agar nantinya bisa dibandingkan dengan pajak pengasilan mereka dan DBH yang kita peroleh,” jelas Sahabuddin.

Terkait usulan ini, tambah Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kendari ini, mengaku sudah mengkomunikasikan dan diamini pihak Dispenda, PTSP dan bahkan Pj Wali Kota Kendari.

Tinggal bagaimana DPRD Kota Kendari sebagai inisiator melihat celah dimana akan dicantolkan aturan mewajibkan pelaku usaha luar memiliki NPWP lokal.

“Tinggal melihat di perda mana akan dicantolkan aturan itu kalau memang tidak ada kita buat perda baru. Namun saya pikir di Perda Kemudahan Investasi bisa kita masuk mengintervensi penambahan pasal terkait NPWP atau juga di Perda Pajak dan Retribusi,” pungkasnya. (ADV).

 

Penulis: Rikal Kisman

Artikel ini telah dibaca 15 kali

Baca Lainnya

DPRD Kota Kendari Keluarkan Rekomendasi Soal Kasus Penutupan Jalan Dilorong Wawoni

2 Agustus 2023 - 13:15 WITA

DPRD Kendari Bakal Minta Intervensi Penganggaran APBN Soal Banjir di Lorong Maleo Kambu

20 Juli 2023 - 19:32 WITA

DPRD Kendari Bakal Layangkan Surah Rekomendasi Larangan Soal Wisuda Murid TK, SD dan SMP

20 Juni 2023 - 16:00 WITA

DPRD Kendari Bakal Usulkan Rehabilitasi Gedung Belajar SD Negeri 2 Kendari

19 Juni 2023 - 16:45 WITA

Dianggap Bebani Orang Tua Siswa, Komisi III DPRD Kota Kendari Minta Dikmudora Keluarkan Edaran Penghentian Seremonial Wisuda TK, SD dan SMP

16 Juni 2023 - 20:45 WITA

La Yuli Sosialisasikan Raperda Penyelenggaraan Pemakaman dan Penataan PKL dan Pasar Darurat

13 Juni 2023 - 12:42 WITA

Trending di DPRD Kota Kendari