Legislatif Milik Rakyat
ULASINDONESIA.COM., KENDARI – Komisi II bersama komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari meninjau langsung lokasi jalan rusak di Kelurahan Anawai kecamatan Wua Wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) Senin, 22 Mei 2023.
Dalam kunjungan tersebut hadir langsung Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari Rizky Brilian Pagala, S.Ars., Wakil ketua Komisi II Sahabuddin, S.Ip., Ketua Komisi III LM Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum. dan sejumlah anggota DPRD lain, Kepala Dinas PUPR Kota Kendari Erlis Sadya Kencana, Kabid Bina Marga.
Ketua Komisi II Rizky Brilian Pagala Mengatakan, kunjungan yang dilaksanakan di kelurahan Anawai sengaja diagendakan karena melihat kondisi jalan yang rusak dan juga sempat viral di media mainstream hal ini juga merupakan tugas dan fungsi DPRD Kota Kendari dalam hal pengawasan terhadap pemerintah kota (Pemkot) Kendari.
“Kita juga sudah melihat jelas kondisi jalan dan sudah diekselerasi oleh Pemkot Kendari dan segera ditangani,” kata Rizky.
Pria yang akrab disapa RBP ini juga menegaskan, porsi anggaran sudah dimasukkan didalam Dipa sebesar 1,1 miliyar dan perencanaan nya sudah dibagi menjadi dua segmen dan sudah dikoordinasikan dengan pihak kelurahan dan kecamatan.
“Kita turun ke lapangan untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat dan kita sudah melakukan penganggaran dan mudah mudahan ini benar benar bisa menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat,” jelasnya.
Ditempat yang sama Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama terkait persoalan infrastruktur di Kota Kendari dan ketika ada informasi baru yang masuk kepada DPRD soal infrastruktur yang rusak hal tersebut sangat di butuhkan.
“Kota Kendari kita bangun bersama itu karena kolaborasi jadi kalau ada informasi yang masuk kepada kita itu sangat kita butuhkan, bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan DPRD namun juga menjadi tugas masyarakat. Kita juga komitmen betul terkait persoalan infrastruktur yang terjadi di Kota Kendari karena kita pasti akan anggarkan,” ucap Rajab Jinik.
Pria yang akrab disapa RJ ini juga bilang, ada dua muara yang bisa dimasukan ketika misalkan persoalan infrastruktur misal jalan rusak tidak masuk dalam list Pemkot Kendari dalam hal ini PUPR masyarakat bisa langsung sampaikan ke DPRD atau ke PUPR langsung agar hal tersebut bisa menjadi skala prioritas dalam proses penganggaran di APBD.
“Karena kalau tidak masuk dalam porsi APBD kita itu juga menjadi masalah karena tidak mungkin juga ketika ada laporan dari masyarakat kita mau langsung turun yang jelasnya bahwa kita komitmen punya dana pemeliharaan, makanya ada yang viral juga di asrama haji itu sudah masuk di dalam Dipa tinggal menunggu realisasi saja,” tutupnya.
Reporter : Roni