ULASINDONESIA.COM., SULAWESI TENGGARA – Indikator penyebab Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk 15 besar provinsi di Indonesia yang terbilang tinggi.
Hak tersebut disampaikan Koordinator Bidang Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, Munsir. Ia mengatakan IKP adalah satu metode early warning system (sistem peringatan dini atau instrumen deteksi dini) yang dibuat oleh Bawaslu sejak tahun 2013.
Dimana hal tersebut digunakan untuk memetakan potensi kerawanan atau mendeteksi hal-hal berupa gangguan yang bisa memicu kerawanan selama tahapan pelaksanaan pemilu.
Deteksi tersebut disusun berdasarkan data-data, baik yang sudah lampau, saat ini maupun prediksi kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga adanya IKP, diharapkan segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah.
“Kalau tidak keliru Sultra itu masuk di dalam 15 besar provinsi di Indonesia yang indeks kerawanannya cukup tinggi,” ungkapnya
Ia mengungkapkan, bahwa ada beberapa indikator penyumbang dalam penentuan IKP, untuk di Sultra sendiri disebabkan oleh indikator geografis dan data pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Kata dia, untuk indikator geografis misalnya wilayah tersebut tidak ada sarana telekomunikasi atau kondisi geografisnya sangat sulit, sehingga distribusi logistik menjadi sulit pada saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara.
Selanjutnya, indikator berdasarkan data pelaksanaan pemilu sebelumnya, dengan melihat apakah pada pelaksanaan pemilu sebelumnya pernah terjadi masalah atau pelanggaran-pelanggaran.
“Misalnya pernah terjadi pemungutan suara ulang atau PSU akibat penyalahgunaan hak suara di TPS, maka itu diwaspadai sebagai kemungkinan yang juga pernah terjadi,” katanya.
“Nah hal itu disusun, dikomparasikan menjadi sebuah ukuran bahwa daerah itu dikatakan rawan atau tidak. IKP tertinggi tersebut disebabkan oleh faktor geografis dan pernah adanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah di Sultra baik dalam hal Pilkada maupun pelaksanaan Pemilu nasional,” tambahnya.
Selain itu, ada pula indikator lainnya yang juga dihitung sebagai penyumbang IKP tinggi, diantaranya adanya pelanggaran kampanye, seperti pelibatan aparat pemerintah atau aparat desa.
“Kondisi Sultra saat ini mengalami penurunan IKP dibandingkan IKP pada pemilu sebelumnya di tahun 2019 dan 2020,” bebernya.
Pada pelaksanaan Pemilu 2020 Sultra menempati posisi ketiga tertinggi, di mana netralitas ASN termasuk data yang memberikan kontribusi di dalam tingkat kerawanan IKP.
Terjadi pelanggaran ASN di beberapa daerah yang tentu saja menjadi penyumbang dalam angka indeks kerawanan. Sehingga tingginya angka kerawanan tersebut menjadi peringatan bagi Bawaslu, agar hal-hal yang menyebabkan kerawanan itu tinggi dapat dicegah sedini mungkin,” tutupnya.
Writer: Fitri
