ULASINDONESIA.COM.,SULTRA – Asisten II Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hadiri rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi secara virtual di Ruang Rapat BPKAD Sultra, Senin (30/01/2023).
Suasana Rakor Secara Virtual bersama Mendagri
Rakor ini membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi di daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah Pejabat diantaranya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag) Dr. Kasan, Menteri Pertanian Dr.Ir. I Ketut Kariyasa mewakili Menteri Pertanian, Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah.
Hadir pula Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI Feri Wibisono, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letnan Jenderal (Letjen) Rudianto, Satgas Pangan Polri Kombes. Pol. Helfi Assegaf, para Pejabat Utama Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia, Para Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Se-Provinsi, dan semua Stakeholder yang terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Prov. Sultra didampingi sejumlah Pejabat Pemprov maupun vertikal diantaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Suharno dan Biro Perekonomian Setda Pemrov Sultra, Hj. Usnia, Selain itu hadir juga Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Sultra, Hj. Sitti Saleha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, Hj. Trinop Tijasari, Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kasrem 143/Ho, Bambang Wardiyanto, dan Sekdis Tanaman Pangan Sultra, Ari Sismanto, Karantina Pertanian Kendari dan beberapa Pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan bahwa masalah inflasi sudah menjadi atensi kita bersama dalam berbagi kesempatan termasuk yang dibahas beberapa waktu lalu.
Pertama, kata Tito pada peringatan Imlek Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita bersyukur karena negara kita, negara nomor 4 terbesar di dunia yang terimbas pada mikrofik selama 2 tahun lebih namun sampai hari ini relatif terkendali berkat kerjasama semua pihak dari pusat dan daerah.
Kedua, dengan berhentinya PPKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang berjalan sampai saat ini dapat tumbuh.
“Ketiga, yang perlu kita waspadai betul adalah masalah inflasi karna banyak masalah menimbulkan problem, mulai dari pola, suplediman yang berubah pasca pandemi yang masih belum selesai dan juga instruksi akibat geopolitik terutama perang, ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya supplai dan lainnya, kini banyak negara sudah terdampak inflasi dan menjadi isu penting karena menyangkut harga barang dan jasa saat ini,” tegas Tito.
Angkah inflasi di Indonesia relatif terjaga, yakni berada diangka 5,51% ini lah prestasi yang cukup bagus sehingga masyarakat tidak berdampak kenaikan harga dan barang, masyarakat beraktivitas karna covid terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh.
In semua, tambah Tito dapat kita pertahankan di tengah – tengah situasi gejolak geopolitik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023 ini, harus dijaga seperti kita menangani peran covid yaitu secara rutin dan mingguan harus terus dievaluasi dan tidak boleh lengah.
Dan memang Presiden menugaskan sejumlah kementerian lembaga untuk bisa mengendalikan covid di daerah mulai dari Kemendagri, Polri, TNI, Kejaksaan, badan pangan, badan pusat statistik, menteri pertanian, menteri perdagangan, dan semua stakeholder lainnya.
Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah, dalam paparannya sampai dengan Minggu ke-4 Januari, beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 kabupaten/kota (27 Provinsi) dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi, bukan hanya beras saja yang naik ada komoditas cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan di bulan Januari.
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo mengatakan, perubahan harga pangan tentu disebabkan kondisi pasokan dan permintaan dimana pada hari-hari besar keagamaan nasional maupun peningkatan permintaan dan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga pangan.
Isu utama komoditas beras yaitu harga beras medium dan premium cenderung terus naik, kenaikan harga beras sejalan dengan naikknya harga gabah petani, kenaikan diduga karena berkurangnya pasokan beras akibat minimnya panen di wilayah serta efek psikologis pasar akibat minimnya stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Adapun komoditas yang harus diwaspadai yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan kedelai.
Ada beberapa Rekomendasi aksi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Pertama, pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog.
Kedua, mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing.
Ketiga, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM), dan terakhir, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Sumber: PPID Utama Sultra
