ULASINDONESIA.COM., KENDARI – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun Lio memimpin TPID ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah melalui zoom meeting tersebut dilaksanakan di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Selasa, 24 Januari 2023.
Secara terpusat, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Rapat turut dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa, Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag) Dr. Kasan, Mayjen TNI Muh. Safei Kasno, Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Satgas Pangan Polri, Prof. Dr. Fajri Jufri.
Hadir pula Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dari Kementerian Pertanian, para Pejabat Utama Kementerian dan Lembaga serta para Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia, Forkopimda seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-provinsi, Kepala BPKP se-Indonesia, dan semua stakeholder terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Prov. Sultra didampingi sejumlah pejabat Pemprov maupun vertikal diantaranya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sultra, Suharno dan Biro Perekonomian Setda Prov. Sultra Hj. Usnia.
Selain itu hadir pula Kadis Kominfo Sultra, M.Ridwan Badallah, Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Sultra Hj. Sitti Saleha, Karo Pemerintahan Prov. Sultra, Muliadi dan Sekdis Tanaman Pangan Sultra, Ari Sismanto, Ka Bulog, perwakilan BPS dan karantina serta beberapa pejabat terkait.
Dalam sambutan Tito Karnavian mempertegas arahan Presiden pada Rakornas bersama Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul International Convention Center, Sentul Jawa Barat.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik diatas 5,72% di triwulan terakhir tahun 2022 kalau secara rata-rata 5,2% 1 Tahun terakhir ini sangat bagus di banding pertumbuhan negara-negara lain yang jauh dibawa 5% karena tidak banyak negara dengan pertumbuhan ekonomi diatas 5%.
Dari segi Inflasi, Indonesia juga terbilang relative terkendali, yakni diangka 5,51% di akhir tahun dalam mengalami penurunan pada bulan Desember hingga menjadi 5,9%.
Pada paparan Mendagri terlihat bahwa Sultra berada di posisi kedua tertinggi tingkat inflasinya, hal itu dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Kendari yang lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional, yakni 7.6% dan Kota Baubau dengan inflasi di atas 8%.
Oleh sebab itu, Tito Karnavian menekankan kepada Kepala Daerah, khususnya Pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak dapat mengatasi tingkat inflasi maka Mendagri akan merekomendasikan kepada Presiden untuk diganti.
Tito Karnavian kembali mempertegas beberapa poin penting sebagaimana arahan Presiden dalam Rakornas yang berlangsung pada 17 Januari 2023 lalu, diantaranya.
Pertama, Kendalikan Inflasi; kedua, turunkan kemiskinan ekstrem; ketiga, turunkan stunting; keempat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); kelima, Produk-produk buatan dalam negeri.
Keenam, menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah; ketujuh, jaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024; dan terakhir, jamin kebebasan beragama.
Kepala BPS yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa RI, Dr. I Gusti Ketut Astawa menjelaskan tentang perkembangan harga beras sampai dengan minggu ke-2 Januari 2023.
Terjadi kenaikan harga beras dibandingkan bulan Desember 2022 pada sebagian wilayah sehingga komoditas beras di 189 kab/kota relative perlu diwaspadai, utamanya di wilayah Sumatera bagian timur, sebagian Pulau Jawa seperti Banten dan Jawa Tengah, serta pesisir timur pulau Sulawesi.
Selain itu, lanjutnya, komoditas yang mengalami kenaikan antara lain: bawang merah, bawang putih, cabai, beras, kedelai, dan minyak goreng.
Oleh sebab itu, kata Dr. I Gusti Ketut, hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni: pertama, memantau penyaluran beras SPHP dengan bekerjasama dengan Bulog; kedua, mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing; ketiga, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM), dan keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Dalam momen tersebut, Dirjen Kemendag RI menyampaikan bahwa dalam distribusi minyak goreng terutama untuk kemasan minyak kita, akan pelan-pelan disalurkan melalui BUMN Pangan supaya bisa mengontrol sepenuhnya penyaluran minyak goreng ini terutama yang kemasan mau pun yang curah.
Tito Karnavian selaku moderator juga memberikan kesempatan kepada kepala daerah yang memiliki prestasi terbaik pengendalian inflasi, yakni Wali Kota kota Tanggerang dan Gubernur Sulawesi Barat.
Wali Kota Tanggerang menyampaikan beberapa trik yang dilakukan antaranya:
Pertama, meluncurkan Si Jampang, ini merupakan mobil pasar keliling yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah.
Kedua, mengelar bazar sembako murah di 13 kecamatan. Ketiga, menggelar bazar UMKM mall to mall. Keempat, menggelar Tangerang great sale selama satu bulan.
Kelima, rutin mengadakan festival untuk membangkitkan pariwisata hingga peningkatan ekonomi UMKM. Dan keenam, monitoring ketersediaan bahan pokok dan harga setiap hari melalui aplikasi.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan lima langkah konkrit dalam penanganan inflasi daerah sebagai berikut: Pertama, melaksanakan operasi pasar murah. Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor. Ketiga, kerjasama antar daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Keempat, melaksanakan gerakan menanam, dan kelima, merealisasikan BTT.
Meskipun Sultra masuk dalam peringkat kedua tertinggi inflasinya namun secara umum masyarkat Sultra tidak perlu khawatir karna penyebab inflasi bukan karna stok pangan namun lebih kepada kenaikan bahan bakar dan avtur.
Sementara stok pangan di Sultra diyakinkan oleh Asrun Lio dapat mengatasi inflasi tahun 2023. Misalnya persediaan beras untuk tiga bulan terakhir sebesar 65 ribu ton, artinya masih bisa mencukupi kebutuhan sampai lebaran.
Selain itu, untuk tiga bulan berikutnya telah siap panen di bulan ini. begitu juga dengan kebutuhan pangan lainnya dan cadangan pangan penyangga misalnya sorgun, jagung, dan umbi-umbian, semuanya dapat mengatasi inflasi yang cukup berdampak di belahan dunia dan nasional.
Editor: H5P
Sumber: PPID Utama Sultra