ULASINDONEDIA.COM.,SULAWESI TENGGARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov. Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2023 melalui sambungan Zoom meeting bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam). Rakorsus tersebut diselenggarakan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra (Jumat, 20 Januari 2023).
Hadir secara Virtual Menko Polhukam Mahmud MD, Para Menteri dan Kepala Lembaga, Para Gubernur, Kepala Instansi Pemerintah, Para Pangdam dan Danrem se- Indonesia, Para Kapolda se- Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Indonesia dan Kepala Pelaksana BPBD se- Indonesia.
Sedangkan Rakorsus di Provinsi Sulawesi Tenggara diikuti oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov. Sultra Sukanto Toding didampingi Komandan Korem (Danrem) 143 Halu Oleo Yufti Senjaya dan Jajarannya, Perwakilan Kapolda Sultra, Nuzul, Kajati Sultra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas BPBD Sultra.
Menko Polhukam menyampaikan bahwa ada Provinsi dengan luas Karhutla yang meningkat tajam dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.
Lanjut disampaikan bahwa sebagaimana prediksi BMKG tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022, Prediksi tersebut, kemungkinan terjadi El Nino setelah 3 kali El Nina tahun 2020-2021 dan 2022 sehingga diperkirakan terjadi peningkatan Karhutla seperti pada tahun 2019.
Oleh sebab itu, menurutnya, diminta semua daerah siap siaga meningkatkan usahanya melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Penurunan potensi hujan ini akan menyebabkan peningkatan kerawanan Kahutla tahun ini, Indonesia diamanahkan sebagai Ketua ASEAN dan memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait. KTT ASEAN akan direncanakan pada bulan Mei dan September yang akan diperkirakan merupakan puncak musim kemarau di tahun 2023.
“Saya meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga, Kepada Panglima TNI, Polri, Kepala Daerah, Pandam, Danrem, Kapolda, dan stakeholder perusahaan, serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan Karhutla sesuai amanat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020”, Kata Mahmud MD.