ULASINDONESIA.COM., Sulawesi Tenggara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua menilai pemimpin negara beda dengan pemimpin komunitas semacam pemimpin bajak laut, kepala gang atau ketua kelas.
Karena itu, cara memilih pemimpin negara seperti presiden/wakil presiden atau kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, sangat berbeda dengan memilih pemimpin bajak laut atau kepala gang.
“Dalam memilih pemimpin negara, presiden atau kepala daerah, kita harus tau track record atau kemampuan memimpin dari calon yang dipilih. Sementara memilih pemimpin bajak laut, harus melihat kekuatan atau naluri membunuh dari calon,” kata Hugua saat Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilu 2024 di Kendari, Senin malam, 24 Oktober 2022.
Karena itu lanjut Hugua, pada Pemilu serentak 2024, warga negara pemilik hak suara, harus bisa memilih pemimpin atau wakil rakyat yang benar-benar dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat, bukan pemimpin yang hanya menikmati fasilitas negara tanpa memikirkan nasib rakyatnya.
Selanjutnya menurut pria yang hobi bermain tenis meja ini mengatakan, Uang negara yang akan dihabiskan membiayai Pemilu (Pilpres dan Pileg, termasuk Pilkada) terlalu besar, Karena itu, terlepas dari berbagai dinamika yang mewarnai iklim politik akhir-akhir ini, Pemilu 2024 harus bisa melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang mengerti penderitaan rakyat dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.
” Jadi memilih seseorang baik itu Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota ,DPR,DPD,DPRD provinsi atau DPRD kabupaten dan Kota, seluruhnya memilih pemimpin yang mempunyai 2 tugas utama,yaitu , 1 harus bisa menata Badget Publik untuk kepentingan publik, yang diantaranya meliputi pelayanan pemerintahan,pelayanan ekonomi dan seluruh aspek pembangunan ,sementara yang ke 2 adalah, kebijakan Publik,bagaimana bisa menata kebijakan itu untuk keuntungan publik dan memajukan bangsa dan negara.” jelasnya.
Olehnya itu,lanjut mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP ) provinsi Sulawesi Tenggara ini mengatakan, dalam memilih seorang pemimpin itu harus yang berjiwa negarawan bukan pebisnis atau pedagang.
“Sebab seorang negarawan akan lebih meletakkan profesionalisme dan moral sebagai standar utama dalam kepimpinannya” tutupnya.
